TANA TORAJA, DUPLIKNEWS.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja mencatat capaian pembangunan infrastruktur yang signifikan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Program yang dilaksanakan mencakup sektor sumber daya air, air bersih, sanitasi, jalan, hingga penataan ruang.
Di Bidang PSDA, lima paket pembangunan jaringan irigasi berhasil direalisasikan dengan total panjang 0,78 kilometer serta satu bendung yang kini berfungsi melayani 120 hektare lahan pertanian di sejumlah kecamatan.
Kepala Dinas PUTR Tana Toraja, Yanti Sarah Mapaliey membeberkan pembangunan irigasi menjadi prioritas karena berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat.
“Target output dan outcome pada sektor irigasi tahun 2025 seluruhnya tercapai. Jaringan yang dibangun tidak hanya menambah panjang infrastruktur, tetapi benar-benar mengairi 120 hektare lahan pertanian produktif,” ujarnya.
Pada sektor air bersih, 12 paket pembangunan SPAM telah dihibahkan ke Lembang dengan kapasitas 0,3 liter per detik. Selain itu, tiga sumur bor dibangun untuk mendukung kebutuhan air di kawasan wisata Sarira, Tebing Romantis, dan Ollon.
“Kami memastikan akses air bersih menjangkau wilayah permukiman sekaligus kawasan strategis pariwisata. Infrastruktur dasar ini menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Komitmen terhadap sanitasi lingkungan diwujudkan melalui pembangunan 510 unit septik tank skala permukiman di 14 Lembang dan 1 kelurahan melalui mekanisme swakelola masyarakat (KSM), serta pengadaan satu unit truk tinja.
Di sektor jalan, dari 234 ruas jalan desa yang direncanakan, 225 ruas berhasil direalisasikan. Untuk jalan kabupaten, sepanjang 4,08 kilometer ruas jalan diaspal dan 6,1 kilometer dibeton melalui proses tender. Sebanyak 30 ruas jalan juga dipelihara guna menjaga tingkat kemantapan jalan di 10 kecamatan dan 12 paket Pembangunan/peningkatan jembatan Desa.
“Pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi fokus kami untuk memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga. Jalan yang baik mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian,” jelasnya.
Sementara itu, pada Bidang Tata Ruang, revisi RTRW Kabupaten Tana Toraja telah memasuki tahap persetujuan substansi. Forum Penataan Ruang (FPR) sepanjang 2025 telah membahas 12 permohonan perizinan, dengan 10 disetujui dan 2 ditolak. Selain itu, 91 rekomendasi alih fungsi lahan diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penataan ruang kami lakukan secara selektif dan terukur. Setiap izin dan rekomendasi harus sesuai dengan arah pembangunan daerah agar pertumbuhan tetap terkendali dan berkelanjutan berdasarkan Perda RTRW dan Perda IMB yg berlaku," ujarnya.
Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam memperkuat infrastruktur dasar sebagai penopang pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Albert Agus
