 |
| Retribusi Parkir Wajo Bermasalah, Komisi III Minta Dishub Buka Tata Kelola dan Aliran Dana |
WAJO,DUPLIKNEWS — Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wajo menjadi perhatian Komisi III DPRD Wajo menyusul adanya temuan selisih antara hasil pemungutan di lapangan dengan setoran kepada Bendahara Penerimaan. Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, ST, mengatakan berdasarkan LHP BPK tahun 2025 terdapat potensi pendapatan daerah yang belum masuk sebagai PAD sekitar Rp1,736 miliar, yang merupakan akumulasi tahun 2024 dan 2025. Ia menegaskan, angka tersebut harus ditelusuri secara objektif untuk memastikan sumber selisih, penggunaan dana serta pertanggungjawabannya.
Menurut Andi Bayuni, persoalan tersebut harus menjadi momentum bagi Dinas Perhubungan untuk membenahi tata kelola retribusi parkir secara menyeluruh. Jika memang sebagian penerimaan digunakan untuk biaya operasional dan jasa pungut juru parkir, maka mekanisme, dasar hukum, besaran pembayaran dan bukti pertanggungjawabannya harus jelas. Komisi III juga mendorong pendataan ulang 27 titik parkir, 27 koordinator dan 125 juru parkir, termasuk potensi penerimaan setiap lokasi agar target setoran tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Komisi III DPRD Wajo juga mendorong penerapan sistem pembayaran non-tunai atau digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan meminimalisasi selisih penerimaan. Selain itu, pembenahan kelembagaan dan skema pembayaran jasa pungut bagi juru parkir dinilai harus dilakukan secara resmi dan akuntabel. “Tujuan kita bukan semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana penerimaan daerah dapat diamankan, hak masyarakat dan petugas terlindungi, serta pengelolaan parkir ke depan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tegas Andi Bayuni.(*)
